Wah, Bangunan Gedung Perpustakaan di SMPN 5 Talang Muandau, Seperti Proyek Siluman

Women face

TALANG MUANDAU-, Pengerjaan bangunan gedung perpustakaan diSMPN 5 Talang Muandau yang berada didesa Tasik Serai kecamatan Talang Muandau kabupaten Bengkalis Riau, seperti proyek siluman. Pasalnya, pengerjaan tersebut tidak memasang plang papan nama pengerjaan.

Seperti terpantau pada senin (1/10/2018), pengerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tiga pekan lebih, namun plang papan nama pengerjaan tidak dipasang. Bahkan sejumlah pekerja mengaku tidak mengetahui pekerjaan tersebut asal usul sumber dananya.
 
"Kita hanya pekerja mas, kalau info lebih lengkap, tanya kepada kepsek saja," ujar salah satu pekerja yang namanya enggan disebut.
 
Kepala Unit Pelaksana Tehknis (UPT) satuan pendidikan SMPN 5 Talang Muandau yakni, Dra. Mutiara dikomfirmasi awak media terkait tidak dipasangnya plang papan nama pengerjaan itu menjawab dengan ringan seolah tidak ada masalah. 
 
"Oh ya nanti lah kalau uda agak ini baru dipasangkan nanti sama saya, tunggu selesai dulu bangunannya atau tunggu setengah atau apa lah, dan tidak ada tempatnya, kemarin kayunya patah patah saat mau dipasang," ujarnya.
 
Saat disinggung terkait sumber dana pengerjaan gedung perpustakaan tersebut, kepala UPT Satuan pendidikan SMPN 5 tersebut tampak binggung saat menjawab pertanyaan awak media. 
 
"Dananya dari pusat kemendikbud, dana pusat kemendibud kementrian. Kalau sama konsultan pengawas kami sering komunikasi, kan banyak ini elektronik banyak HP, sering komunikasi sama konsultan, misalkan ada yang mau ini, baru dia saya beritau," ujarnya singkat.
 
Tidak dipasangnya plang informasi proyek  diSMPN 5 tersebut, jelas pihak sekolah selaku pelaksana dipengerjaan itu sudah menggangkangi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 dan perpres No 70 tahun 2012 yang regulasinya mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik/non fisik yang dibiayai negara, wajib memasang papan nama proyek.
 
Dengan tidak dipasangnya plang papan nama proyek tersebut, pihak SMPN 5 juga telah melanggar UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 
 
 
Parlin S Nababan.