Wacana Roda Dua Dijadikan Angkutan Umum, Ketua STAI ARRIDHO Angkat Bicara

Women faceAgus Salim SHI, M.Pd.I

ROKAN HILIR-Menanggapi hal tentang adanya wacana kendaraan roda dua dijadikan angkutan umum atau plat kuning, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ARRIDHO Rokan Hilir Agus Salim, SHI, M.Pd.I angkat bicara, Senin (16/4/18).

Agus yang juga pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBH-M) kabupaten Rokan Hilir, mengatakan bahwa wacana kendaraan roda dua yang akan dijadikan angkutan umum, atau plat kuning tidak perlu dilakukan, karena apabila kendaraan tersebut dijadikan angkutan umum bisa berdampak pada hal yang kurang baik.

"sebagaimana kita ketahui bahwa sepeda motor rentan sekali terjadinya kecelakaan apalagi sepeda motor dijadikan angkutan umun atau diplat kuning, sementara kita selalu mempelopori tentang pentingnya keselamatan jiwa," katanya.

Menurut hemat Agus sangat tidak perlu kendaraan roda dua dijadikan angkutan umum. Sebagai mana sama sama ketahui angka kecelakaan terbesar di indonesia adalah kecelakaan sepeda motor, perbandingannya sangat jauh bila dibandingkan dengan menggunakan mobil.

"Akibatnyapun cukup fatal dan bahkan menyebabkan banyaknya korban jiwa lebih besar pengguna sepeda motor dari pada mobil. Apalagi jika nantinya sepeda motor dijadikan angkutan umum. Sebelum semua terlambat lebih baik kita mencegah," ungkapnya.

Seandainya motor dijadikan sebagai angkutan umum dapat menimbulkan dampak yang lain juga, yaitu menghambat efektifitas dan pertumbuhan angkutan umum yang semestinya seperti bus umum, taksi dan yang lainnya.

"Maka dari itu dirasa sangatlah tidak perlu dilegalkannya kendaraan roda dua sebagai angkutan umum. Dinegara-negara lain manapun juga tidak ada yang melegalkan sepeda motor sebagai angkutan umum. Jadi sangat tidak diperlukan hal ini dilakukan," menurutnya.

Berkenaan dengan angkutan online/ daring hingga saat ini belum ada diwilayah kabupaten Rokan Hilir dan kecil kemungkinan akan ada di sini.

"Selain itu Angkutan online juga telah diakomodir Peraturan Menteri Perhubungan PM 108 tahun 2017, jadi dirasa tidak perlu juga adanya revisi UU no. 22 tahun 2009. Tutup Mediator Bersertikat Non Hakim ini," jelas Agus. (Rilis) (TS)