Tim Pengurus Limbah PKS PT.SIPP: DLH Bengkalis Berjanji Akan Turun Kelapangan

Women face

Duri-, Paska Tim Pengurus Masalah Limbah Pabrik Kelapa Sawit PT.Sawit Inti Prima Perkasa (PKS PT. SIPP) utusan dari masyarakat KM 5 dan 6, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, yang telah mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Hutan Kabupaten Bengkalis, pada hari Senin (30/07/18) lalu, masyarakat tampak mendapat angin segar dari dinas tersebut.
 
Tujuan kedatangan tim tersebut membuat laporan ke DLH, terkait dampak limbah yang dirasakan oleh masyarakat Jl.Rangau KM 5 dan 6 yang berdekatan dengan lokasi PKS PT.SIPP. Bahkan Tim juga mempertanyakan arsip tentang rekomendasi dari DLH ke Bupati Bengkalis, sehingga dikeluarkannya surat keterangan izin lingkungan PKS PT.SIPP dan ditandatangani oleh Herlian Saleh.
 
"Kami mau lihat siapa orangnya yang mengatasnamakan masyarakat menandatangani surat dukungan pendirian PKS itu," kata Katno alias Kentung yang didampingi P. Gultom dan tim lainya pada wartawan Kamis (02/08/18).
 
Masih kata Katno, pihaknya yang berjumlah 8 orang yang datang ke DLH, disambut oleh Kasi Pengaduan ED.Efendi. Dan Kasi pengaduan mengatakan kalau Kepala DLH sedang mengikuti acara HUT Bengkalis di gedung DPRD Bengkalis. Bahkan ED.Efendi menjelaskan pada Tim, kalau masalah arsip tentang rekomendasi izin lingkungan ke Bupati pada tahun 2014 lalu, tidak ada di DLH, karena alasannya pada waktu itu BLH yang menanganinya, sementara DLH terbentuk baru beberapa tahun ini.
 
"Efendi berjanji kepada kami, kalau tim DLH akan turun ke Duri paling lambat 1 minggu ini, guna melakukan pengecekan langsung ke PKS tentang laporan kami, dan juga mengenai surat perizinan yang dipegang oleh pihak perusahaan, apakah sudah sesuai dengan UU No.32 tahun 2009 dan lainya atau tidak. Ini masih kita tunggu telepon dari pihak DLH," sebut Katno.
 
P. Gultom juga menambahkan, bahwa selesai dari kantor DLH, tim pengurus juga mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Terpadu (DPMPST) Kabupaten Bengkalis, yang bertemu dengan Plt.Kepala Dinas Basuki Rahmad, AP, M.Si. Plt DPMPST  mengatakan kalau masalah arsip pengurusan perizinan PKS PT.SIPP yang ada hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 
"Kalau masalah izin operasional PKS sepertinya belum ada, karena Kadis Basuki Rahmad yang baru menjabat sekitar 2 Minggu, beliau juga menghubungi stafnya via HP dan menanyakan tentang izin operasional PKS PT.SIPP apa sudah ada atau belum, jawab stafnya tidak ada dijumpai berkasnya. Padahal, PKS sudah beroperasi sekitar 7 bulan, inikan sudah melanggar aturan," sebut P. Gultom.
 
"Kami berharap agar pihak Pemkab Bengkalis dan penegak hukum mau bersikap tegas kepada pihak manajemen perusahaan. Kalau memang tidak ada tandatangan masyarakat setempat, tolong ditindak sesuai UU yang berlaku, bila perlu disegel PKS tersebut, karena izin operasionalnya pun masih tanda tanya, kami pun akan menjumpai Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan dan Presiden Joko Widodo  di Jakarta, untuk melaporkan keberadaan PKS tersebut yang perizinannya diduga rekayasa, agar diproses secara hukum bila ada oknum pejabat Pemkab Bengkalis yang terlibat main mata kepihak perusahaan," jelas Gultom beserta Tim lainnya.
 
 
 
Parlin S Nababan.