SMPN 6 Mandau Diduga Belum Maksimal Terapkan Permendikbud NO 75 Tahun 2016 Tentang Komite

Women face

MANDAU-, SMPN 6 Mandau yang berada dijalan Gajah Mada Duri KM 6 tepatnya dikelurahan Talang Mandi kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis Riau, sepertinya belum maksimal menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) NO 75 tahun 2016 tentang komite disekolah itu.

Seperti yang terlihat saat SMPN 6 Mandau menerima siswa/ i baru. Bahkan kebijakan terkait pembiayaan seragam sekolah yang harus dibayar oleh orang tua/ wali siswa siswi, pihak sekolah tidak melibatkan komite disekolah tersebut.
 
I Pane selaku ketua komite diSMPN 6 Mandau saat ditemui dikediamannya menjelaskan, kalau pihaknya selaku komite hanya sekedar mengetahui secara lisan terkait pembiayaan dinas seragam yang harus dibayar oleh para orang tua/ wali siswa siswi disekolah itu.
 
"Kemarin saat penerimaan siswa siswi baru, pemberitahuan secara lisan saja dari kepala sekolah kepada saya selaku ketua komite terkait pembiayaan seragam yang jumlahnya Rp. 1,4 juta rupiah/ siswa, hanya itu saja," ujarnya.
 
Masih kata I Pane, kalau pihaknya kurang berfungsi selaku komite yang hanya berjumlah 3 orang disekolah tersebut. Pasalnya, setiap ada pembahasan terkait pembiyayaan atau sumbangan disekolah itu, pihaknya jarang terlibat.
 
"Kalau tidak salah, kami terakhir diundang saat ada perpisahan kelas IX kemarin, itu saja dan selebihnya tidak ada. Dan kalau sesuai aturan, seharusnya komite minimal berjumlah 5 orang dan paling banyak 15 orang, tetapi hal komite diSMPN 6 belum pernah dibahas," jelasnya.
 
Mendengar informasi dari ketua komite SMPN 6 Mandau tersebut, salah satu tokoh masyarakat setempat yakni, Adilman B berkomentar. Pria tersebut menuding pihak SMPN 6 Mandau belum maksimal menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) NO 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.
 
"Sudah jelas pihak SMPN 6 Mandau tidak mematuhui Permendikbud No 75 tahun 2016 pasal 2 ayat 1,2,3. Diperaturan tersebut menyatakan, anggota komite terdiri dari 50% orang tua/ wali siswa yang anaknya masih aktif. Bahkan diperaturan tersebut juga menjelaskan, jumlah anggota komite paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Nah, pihak SMPN 6 Mandau sudah tidak menjalankan aturan ini, soalnya jumlah komite disekolah itu hanya 3 orang," ujarnya. 
 
Masih kata Adilman B, fungsi komite dipermendikbud pada pasal 10 ayat 2 juga menjelaskan, penggalangan sumber dana atau sumbangan harus dikelolah oleh komite melalui profosal.
 
"Nah, kalau komite tidak dilibatkan seperti pembiyaan seragam dinas pada siswa siswi baru yang sedang berjalan, sudah jelas hal itu namanya pungutan liar," jelasnya.
 
 
Parlin S Nababan