Kejari Sebut Sengaja Hapus Nama Bupati Siak Dalam Dakwaan Korupsi

Women face

PEKANBARU-Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Siak membenarkan sengaja menghapus nama Bupati Siak Syamsuar dalam dakwaan korupsi Paket Program Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa (Simkudes) di Kabupaten Siak‎.‎ Alasan Kejari menghilangkan nama ini terkait keinginan sang bupati yang ingin maju menjadi calon Gubernur Riau pada Pilkada serentak 2018.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Siak, Immanuel Tarigan, ‎adanya nama sang bupati ditakutkan menjadi bola liar dan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dalam konstelasi politik nantinya.

"‎Kita juga melihat dari niat baik orang yaitu dia mencalonkan diri sebagai gubernur. Jika ini nanti ditanggapi oleh pihak-pihak yang secara politis, disayangkan. Jadi bola liar," tegas Immanuel kepada wartawan, Kamis (14/9/2017) siang.

Dengan alasan itu, pihaknya kemudian merubah dakwaan jauh hari sebelum sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Hanya saja, bawahannya melakukan kesalahan karena menyerahkan dakwaan yang belum direvisi ke pengadilan.

"Saya tidak tahu bagaimana ini (kesalahan pelimpahan) terjadi, saya sampaikan ke anggota, tolong dilimpahkan berkas-berkasnya. Ternyata surat yang dilimpahkan itu surat yang belum direvisi. Itu yang kita sayangkan. Itu lah kecerobohan kami. Kalau dugaan lebih jauh (ada permainan), kami berani dibuktikan," sebutnya.

Immanuel juga tak mau berspekulasi imbas kesalahan pelimpahan yang dilakukannya. Diapun menyebut sudah menjadi kewenagan hakim jika nantinya dakwaan yang dibacakan dibatalkan hakim dan terdakwa Abdul Razak dibebaskan dalam putusan sela.

"Putusan sela (keputusan sebelum pembuktian dan berdasarkan keberatan terdakwa terhadap dakwaan) memang kewenangan hakim," tegas Immanuel.

Lebih jauh Immanuel menyatakan hilangnya nama bupati di dakwaan terdakwa atas nama Abdul Razak tidak mempengaruhi pokok perkara. Menurutnya, Bupati Siak tidak terlibat dalam perkara itu.

"Kami sedikitpun tidak ada merubah materi pokoknya," katanya.

Sebelumnya di persidangan, anggota majelis hakim, Kamazaro Waruwu mengatakan, perubahan dakwaan harus dilakukan sebelum persidangan perdana dilakukan dan hal itu sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

"Bagi terdakwa dakwaan ini jadi bahan untuk mempersiapkan eksepsi. Kedua, ada cerita berbeda di dakwaan. Tadinya tersebut nama Bupati Siak, justru di perubahan (dakwaan yang dibacakan) hilang. Secara hukum acara itu fatal," kata Kamazaro.

Terkait perubahan ini, Kamazaro mempertanyakan asal perubahan dakwaan, yang menurutnya harus berasal dari hasil penyidikan yang dilakukan penyidik.

"Saya belum kros cek. Kalau perubahan tidak didasari penyidikan, darimana JPU mendapatkannya. Secara hukum acara itu fatal, apalagi tipikor. Makanya saya marah. Perubahan dakwaan pasti dikomunikasikan dengan Kajari," imbuh Kamazaro.

Untuk diketahui, terdakwa Abdul Razak dalam perkara ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Siak, Abdul Razak. Perkara itu terjadi pada tahun anggaran 2015 dengan dugaan kerugian negara sekitar Rp 1.163.676.886.

Dalam dakwaan versi lain yang dipegang hakim, pelaksanaan kegiatan itu berdasarkan saran dari bupati dengan menyerahkan brosur Simkudes dan mempelajarinya. Hanya saja setelah anggaran disahkan dan program dilaksanakan diduga ada penyimpangan dengan kerugian nilai tersebut.‎

Reporter : Syukur
Redaktur : Sidik