Buruh PT. Murini Yang diPHK Sepihak, Masih Bertahan diKantor Disnaker Bengkalis. Pendamping Buruh Sesalkan Sikap Kadisnaker Yang Terkesan Arogan

Women face

MANDAU-, Puluhan Eks Buruh Perkebunan PT Murini Wood Indah Industri, meradang dan masih bertahan di Kantor Disnaker Bengkalis tepatnya dijalan Pipa Air Bersih Duri. Buruh yang masih bertahan dikantor disnaker tersebut tidak terima di PHK sepihak yang dipaksa  oleh pihak manajemen.

Bertahannya eks buruh beserta keluarganya sudah 1 bulan lebih dan menginap di emperan Kantor Disnaker. Bahkan kinerja dan keseriusan Kadisnaker Bengkalis sangat dipertanyakan para buruh tersebut.
 
Menurut keterangan  salah seorang buruh Sutiono, menyesalkan sikap Disnaker yang tidak berdaya dalam menghadapi sekelas Perusahaan Murini yang juga Group First Resources, eks Group Surya Dumai itu.
 
Pemaksaan pemutusan dilakukan pihak manajemen di salah satu rumah staff / perumahan dengan dikawal BKO yang di duga berasal dari satuan TNI.
Sebanyak 10 orang yang dipanggil ke rumah tersebut dan di sodorkan 3 lembar surat yang isinya kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
 
"Kami mendapat tekanan dan bahasa yang kurang bersahabat, kami  buruh terpaksa membubuhkan tanda tangan, namun tidak meneliti apa yang terdapat dalam lembaran tersebut, dan dipaksa menerima uang sebesar 20 juta yang mereka sebut konpensasi , awalnya kami tolak, namun ada intimidasi," tuturnya pada sejumlah wartawan Jum,at, (23/06/2018). 
 
Pengakuan istri para buruh, sikap yang dilakukan PT Murini sangat tidak manusiawi. Pada tanggal 3 Mei 2018, Suaminya dan rekannya dijemput dari ancak kerja dan dipaksa menerima tawaran perusahaan.
 
Pihak perusahaan telah menzolimi, dengan memaksa harus menandatanggani.
Buruh membubuhkan tanda tangan atau tidak, akan tetap dikeluarkan, ditekan dihadapan oknum aparat.
 
"Suami saya dan temannya mau tak mau harus menanda tangani, cepat ini ada brimob, nanti dimarahi,"ucapnya, menirukan ucapan perwakilan perusahaan.
 
Bobson sebagai pendamping para buruh yang terzolimi dalam keterangannya, sangat menyesalkan sikap Kadisnaker yang sedikit arogan, melecehkan buruh, dengan menyarankan para buruh tinggal dan menetap di Kantor Bupati atau Kantor Camat.
 
"ngapain nginap di sini (kantor Disnakker), di kantor Bupati aja biar dapat duit," ucap Bobson, mengulang ucapan Kadisnaker Ridwan Yazid pada buruh.
 
Menurut Bobson, seharusnya pihak Disnaker dapat mengurangi persoalan para buruh, dengan mengacu pada perundang undangan yang telah ada.
 
Terkait persoaalan Industrial,  Disnaker Kabupaten memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan.
Sesuai UU 2004  pasal 2,  dalam PHK harus menjalani proses perundingan Tripartit dan perjanjian bersama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama.
 
Persoalan buruh ketika diusir paksa perusahaan, pihak managjemen telah melanggar tindak pidana Umum yang berarti ada pelanggaran hukum, pelanggaran hak Asasi manusia terutama mental anak anak yang ikut melihat keganasan perusahaan ini.
 
"Selain mengakibatkan trauma, juga masih ada anak yang gagal dalam ujian kenaikan kelas yang yang telah berlangsung sebelum bukan puasa.
Pengusiran secara paksa, bila tetap pembiaran ini dilakukan Disnaker, sudah pasti lambat laun menimbulkan persoalan baru, juga akan merusak citra kinerja Bupati Bengkalis Amril Mukminin," jelasnya.
 
"Buruh berharap Bupati bersama Legislatif dapat melihat kenyataan yang diacuhkan Disnaker dan disepelekan perusahaan PT Murini. Saya berharap adanya ketegasan Pemkab Bengkalis terhadap birokrat yang gagal dalam menjalankan fungsinya," harapnya.
 
Terkait hal tersebut, kadisnaker kabupaten Bengkalis, Ridwan Yazid saat dikomfirmasi melalui sambungan Whats Appnya, tidak membalas pesan yang dilayangkan oleh faktariau.com.
 
 
Parlin S Nababan..